TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memperoleh tugas dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi menangani kasus penyebaran corona dalam waktu dua pekan. Hingga Sabtu, 19 September 2020, pertambahan pasien positif Covid-19 terus meningkat hingga mencapai rekor 4.168 kasus.
Adapun target dari penugasan Jokowi ini adalah menurunkan jumlah kasus harian, meningkatkan presentase pemulihan, dan menurunkan angka kematian. “Tidak ada hal istimewa yang saya lakukan. Kalau ada yang bilang saya bukan epidemolog, memang saya bukan epidemolog. Namun saya dibantu orang-orang hebat,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, akhir pekan lalu.
Luhut mengatakan ia memiliki tim hebat yang ahli di bidangnya masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini pun mengklaim bahwa ia hanya berlaku sebagai manajer. “Saya bisa klaim saya ini manajer. Saya manajer yang baik,” ucapnya.
Ia lantas menjelaskan telah memiliki beberapa cara untuk mencegah penyebaran kasus yang semakin masif. Berikut ini tujuh strategi Luhut menangani penyebaran virus corona.
- Fokus di sembilan provinsi
Luhut mengatakanm pemerintah akan berfokus menurunkan jumlah pertambahan kasus di sembilan provinsi dengan tingkat penyebaran corona terbesar. Sembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.
Menurut Luhut, akumulasi kasus Covid-19 di provinsi-provinsi tersebut, kecuali Papua, menyumbangkan 75 persen dari total jumlah positif corona. Angka ini setara dengan 68 persen dari kasus yang masih aktif.
- Operasi yustisi
Menurut Luhut, pencegahan penyebaran virus corona bisa dilakukan sebelum vaksin Covid-19 dan obat ditemukan, asalkan terjadi kolaborasi yang kuat antar-pemangku kepentingan. Di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Guna mencegah penyebaran corona, Luhut pun meminta TNI dan Polri menggelar operasi yustisi secara disiplin. Operasi yustisi dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan di masyarakat diterapkan secara ketat.
